Komisi V DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Membahas Program Kerja Ditjen SDA Kementerian PUPR Tahun 2021 dan Lain-lain, Selasa, 2 Februari 2021
Media ini mengulas Kebijakan Pengadaan Indonesia & Dunia (UNCITRAL, WTO & European Union) serta Lembaga Pembiayaan Dunia (WB, ADB, IsDB). Pendekatannya melalui teori Kebijakan Publik terkait Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres/16/2018 seperti pada gambar atas) sehingga menarik untuk dibaca para Investor Asing, Pengamat, Akademisi, Rantai Pasok, dan pastinya bagi Pelaku Pengadaan Indonesia.
02 Februari 2021
RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR
Penulis adalah Doktor & Magister Kebijakan Publik serta mengikuti Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB). Selain aktif meneliti tentang Pengadaan Publik juga berprofesi sebagai Konsultan Ahli Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta aktif di beberapa Organisasi Masyarakat maupun Komunitas Profesional.
RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI)
Komisi V DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR secara Fisik dan Virtual, terkait:
1. Membahas Program Kerja Ditjen Perumahan dan DJPI Kementerian PUPR Tahun 2021 2. Lain-lain
Penulis adalah Doktor & Magister Kebijakan Publik serta mengikuti Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB). Selain aktif meneliti tentang Pengadaan Publik juga berprofesi sebagai Konsultan Ahli Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta aktif di beberapa Organisasi Masyarakat maupun Komunitas Profesional.
27 Januari 2021
RDP Komisi V dengan KemenPUPR : Evaluasi Penggunaan Anggaran 2020
LIVE STREAMING - KOMISI V DPR RI RAPAT KERJA DENGAN MENTERI PUPR RI
Komisi V DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terkait:
1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020.
2. Membahas Program Kerja Kementerian PUPR.
3. Penjelasan Pemerintah terkait pembubaran BPWS.
4. Lain-lain.
Kamis, 21 Januari 2021
Penulis adalah Doktor & Magister Kebijakan Publik serta mengikuti Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB). Selain aktif meneliti tentang Pengadaan Publik juga berprofesi sebagai Konsultan Ahli Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta aktif di beberapa Organisasi Masyarakat maupun Komunitas Profesional.
RDP Komisi V dengan Aggaran Dirjen Bina Konstruksi......
Komisi V DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, terkait:
- Membahas Program Kerja Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR,
- Membahas mengenai Road Map pembangunan jalan tol seluruh Indonesia termasuk rencana penyerahan 7 (tujuh) ruas tol ke swasta.
- Membahas perubahan status jalan.
- Lain-lain
Rabu, 27 Januari 2021
Mari kita kawal Anggarannya.........
Penulis adalah Doktor & Magister Kebijakan Publik serta mengikuti Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB). Selain aktif meneliti tentang Pengadaan Publik juga berprofesi sebagai Konsultan Ahli Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta aktif di beberapa Organisasi Masyarakat maupun Komunitas Profesional.
26 Januari 2021
SEMenPUPR 02/2021 : perubahan SE No. 30/2020 : Transisi Layanan SBU & SKK Jasa Konstuksi
Catatan Penting:
- Salinan Peraturan ini telah diverifikasi olek Bapak Ir. Taufik Widjoyono M.Sc., selaku Ketua LPJK periode 2021-2024 .
- Untuk melihat SE No. 30/2020 tentang Transisi Layanan SBU & SKK Jasa Konstuksi bisa klik disini
Berikut salinan Surat Edaran-nya:
Penulis adalah Doktor & Magister Kebijakan Publik serta mengikuti Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB). Selain aktif meneliti tentang Pengadaan Publik juga berprofesi sebagai Konsultan Ahli Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta aktif di beberapa Organisasi Masyarakat maupun Komunitas Profesional.
Langganan:
Postingan (Atom)
