Layanan Konsultasi.

Kami dapat memberikan JASA Nasehat Kebijakan terhadap Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Perencanaan - Persiapan - Pelaksanaan - Kontrak); dan Pemenangan Tender. Kami juga membantu membuat Kebijakan Perusahaan (Dokumen Tender & Peraturan Direksi terkait Pengadaan). Hubungi bonatua.766hi@gmail.com

Translate

CARI DI BLOG INI

Tampilkan postingan dengan label KASUS PENGADAAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KASUS PENGADAAN. Tampilkan semua postingan

16 Maret 2025

KONFERENSI PERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN KPK DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

19 Februari 2025

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN TPK PENGADAAN BARANG DAN JASA KOTA SEMARANG

13 Februari 2025

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN TPK PENGADAAN KAPAL DI PT. ASDP (BUMN)

21 Januari 2025

KONFERENSI PERS DUGAAN KORUPSI PENGADAAN BARANG JASA DI KEBUPATEN SITUBONDO & PROVINSI RIAU (2018)

10 Januari 2025

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN TPK PENGADAAN BARANG & JASA DI LINGKUNGAN PT TELKOM GROUP

30 Desember 2024

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN SHELTER TSUNAMI DI NTB

01 November 2024

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA Tindak Pidana Korupsi PENGADAAN Alat Perlindungan Diri DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN-Lanjutan

08 Oktober 2024

KONFERENSI PERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



03 Oktober 2024

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA Tindak Pidana Korupsi PENGADAAN Alat Perlindungan Diri DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN


28 September 2024

Jaksa Tahan 5 Tersangka Kasus Korupsi di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Kerugian Rp 7,1 Miliar

Medan - Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumut) menahan lima orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Total kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp 7,1 Miliar.

Kepala seksi (kasi) Penerangan hukum Kejaksaan tinggi Sumut Adre Wanda Ginting memerinci bahwa yang dikorupsi para pelaku itu adalah pengadaan pekerjaan troli management system, smart airport, smart parking airport tahun anggaran 2017.

Adapun kelima tersangka adalah, AD (pensiunan), ER (Manager of Electronic & IT), EB (Engineering & Amp Facility Quality Assurance), LS (Manager Of Electronic Facility & Amp IT) dan FM (karyawan).

"Pekerjaan yang dilakukan tidak tepat waktu dan mendapat teguran dari PT Angkasa Pura II hingga akhirnya pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu dan tidak sesuai dengan spesifikasi atau wanprestasi," kata Adre, Kamis (26/9/2024).

Mantan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Binjai itu mengatakan total kontrak pengadaan itu sebesar Rp 34.301.538.000 atau Rp 34 miliar. Namun, akibat ulah pelaku, negara mengalami kerugian sebesar Rp 7.112.454.271 atau Rp 7,1 Miliar.

Adre menjelaskan bahwa para tersangka ditahan selama 20 hari sejak tanggal 26 September hingga 15 Oktober 2024. Tersangka FM ditahan di Rumah tahanan (Rutan) Wanita Klas I Tanjung Gusta Medan, sedangkan empat tersangka lainnya di Rutan Klas I Tanjung Gusta.

"Terhadap para tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat 1 Sub Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana," jelasnya.

Diberitakan ulang dari artikel detiksumut, "Jaksa Tahan 5 Tersangka Kasus Korupsi di Perusahaan BUMN, Kerugian Rp 7,1 M" selengkapnya https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7560012/jaksa-tahan-5-tersangka-kasus-korupsi-di-perusahaan-bumn-kerugian-rp-7-1-m.


27 September 2024

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN PROYEK PENGADAAN BANDUNG SMART CITY

18 September 2024

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN TPK PENGADAAN TANAH DI KOTA JAKARTA UTARA

14 Juni 2024

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN TPK DI DJKA KEMENHUB

25 Januari 2024

KONFERENSI PERS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI


Jakarta, 25 Januari 2024. KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun Anggaran 2012 dan menahan 2 diantaranya. Kedua tersangka tersebut adalah RU (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker RI 2011-2015) dan IND (ASN dan PPK Pengadaan sistem proteksi TKI T.A 2012).
Para tersangka diduga melakukan pengondisian pengadaan sistem proteksi TKI senilai Rp20 M pada tahun 2012. KRN (Direktur PT. AIM) diduga menyiapkan 2 perusahaan lain milikinya untuk mengikuti lelang namun dengan tidak mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan, tujuannya agar PT.AIM terpilih sebagai pemenang.
Berdasarkan perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp17,6 M. KPK kembali mengingatkan para penyelenggara negara agar berpegang pada sumpah jabatan dan bekerja sebagai pelayan masyarakat. Pengadaan barang dan jasa melalui lelang dilakukan sebagai sistem pencegahan agar seluruh proyek pemerintah berjalan dengan bersih, serta memberikan sebanyak-banyaknya manfaat bagi masyarakat.

13 Januari 2024

KONFERENSI PERS TANGKAP TANGAN BUPATI LABUHAN BATU

20 Desember 2023

KONFERENSI PERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN DI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA


Jakarta, 20 Desember 2023. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan korupsi berupa suap terkait lelang proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Pada kegiatan ini, KPK menetapkan AGK (Gubernur Maluku Utara 2014-2024) dan 6 orang lainnya sebagai tersangka. AGK diduga menerima uang sejumlah Rp2,2 Miliar yang berasal dari pengondisian dalam lelang proyek pembangunan infrastruktur di Maluku Utara dengan anggaran lebih dari Rp500 Miliar,

AGK juga diduga menerima uang dari para ASN untuk mendapatkan rekomendasi serta persetujuan untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemprov. Maluku Utara.

29 November 2023

KONFERENSI PERS PENGEMBANGAN KORUPSI PENGADAAN WALIKOTA KOTA BANDUNG

25 November 2023

KONFERENSI PERS KEGIATAN TANGKAP TANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

16 November 2023

KONFERENSI PERS KEGIATAN KASUS SUAP PENANGANAN PERKARA PENGADAAN DI KABUPATEN BONDOWOSO

06 November 2023

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA PENGADAAN DI DJKA KEMENHUB TA 2018-2022

POSTINGAN TERBARU

Kajian Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

     Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali telah diubah oleh Peraturan Pre...