Sistem Pengadaan Publik di Jerman

        Akhirnya selesai juga kegiatan hari ini, Article Reading dari Journal Solbach, T., (2018) – Public procurement in Germany, pp. 3-16, senang rasanya belajar bagaimana Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Negara yang kesejahteraan rakyatnya tinggi sekelas Pemerintah Jerman, setidaknya negara ini dululah menyusul negara lain agar bisa dijadikan pembanding.

Kantor Federal untuk Teknologi dan Pertahanan (BWB - Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung) adalah pembeli federal terbesar (BWB, 2006). BWB memperoleh semua peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk Tentara Federal Jerman, seperti: sistem senjata yang kompleks, kendaraan lapis baja, pesawat terbang, kapal, peralatan dan seragam tentara. Otoritas pembelian federal terbesar kedua adalah Badan Pengadaan Kementerian Dalam Negeri Federal (BeschA - Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Inneren). Ini membeli produk / layanan untuk sebanyak 26 organisasi federal (polisi federal, kantor federal dan federasi). Di antara produk/ jasa yang dibeli adalah: peralatan kantor, konsultasi, penelitian dan pengembangan untuk kendaraan, kapal, helikopter polisi, obat-obatan untuk kegiatan kemanusiaan (Badan Pengadaan Kementerian Dalam Negeri Federal, 2005).

Menurut Solbach, T. (2018), fitur utama pengadaan sistem di Jerman pada tahun 2018 adalah:

• jumlah otoritas kontrak: sekitar 30.000;
• jumlah prosedur tahunan yang dilakukan: sekitar 2,4 juta;
• perkiraan nilai pengadaan tahunan: antara 280 dan 360 miliar Euro (perbandingan di akhir tahun 1 Euro = IDR 16.650);
• persentase tahunan dari nilai pengadaan dalam PDB: kira-kira. 10-15% (Solbach, T. 2018). 

Sistem pengadaan adalah terdesentralisasi pada tiga tingkatan: 

1. Federal, bobot jumlah otoritas kontrak kira-kira 12%
2. Regional, bobot jumlah otoritas kontrak kira-kira 30% dan 
3. Lokal/kota, bobot jumlah otoritas kontrak kira-kira  58%. 

Menariknya, prosedur pengadaan di bawah ambang batas nilai Uni Eropa (UE) mewakili sekitar 90% dari total jumlah prosedur dan 75% dari total nilai pengadaan sedangkan prosedur di bawah ambang batas UE mewakili sekitar 10% dari total jumlah prosedur dan 25% dari total pengadaan (Tabel 1). 

Mengingat bahwa 90% dari total jumlah prosedur (yaitu bobot 75% dari total nilai) adalah prosedur di bawah ambang batas UE, Jerman memiliki sistem pengadaan yang cepat, fleksibel, efisien, dan rendah birokrasi. 

Menurut BMWi (2018), per 1 Januari 2018, nilai ambang batas UE (tanpa PPN) untuk prosedur pengadaan di Jerman adalah sebagai berikut:

• 5,548,000 Euro untuk pekerjaan;
• 443.000 Euro untuk pengadaan sektoral atau pertahanan;
• 144,000 Euro untuk produk dan layanan yang dibeli oleh pusat atau federal pihak berwajib;
• 221.000 Euro untuk kontrak produk dan layanan lainnya (BMWi, 2018).

Menurut Solbach, T. (2018), prinsip-prinsip pengadaan publik di Jerman adalah:

1. Transparansi, 
2. Persaingan (lebih dari satu tender), 
3. Non diskriminasi, 
4. Perlakuan yang sama (untuk tender Eropa dan internasional), 
5. Kepentingan untuk usaha kecil dan menengah (pembagian objek prosedur dalam batch menjadi wajib, menerapkan prinsip proporsionalitas),
6. Keberlanjutan dan 
7. e-Procurement. 

Analisis komparatif prinsip pengadaan di Jerman mengungkapkan bahwa empat dari Prinsip Jerman membuat pengadaan publik lebih efektif, yaitu:

1. Menyukai usaha kecil dan menengah yang merupakan mesin dari setiap ekonomi nasional;
2. memastikan daya tahan hasil pengadaan (sustainability), melalui pembelian produk yang berkualitas;
3. mempromosikan persaingan yang mengarah ke harga yang lebih rendah dan lebih tinggi efisiensi pengadaan;
4. mendorong e-procurement yang lebih cepat, lebih transparan dan lebih banyak lagi efisien.

Kriteria penghargaan pengadaan publik Jerman adalah “tender yang paling menguntungkan secara ekonomi” (MEAT- most economically advantageous tender) yang harus diidentifikasi oleh pembeli setidaknya berdasarkan harga terendah atau biaya terendah (termasuk biaya siklus hidup terendah). Faktor penilaian lainnya dapat berupa kualitas, aspek sosial, aspek lingkungan, inovasi, dll. Keberlanjutan dalam pengadaan publik di Jerman terutama dapat merujuk pada masalah lingkungan dan sosial. Keberlanjutan dapat diubah menjadi prosedur pengadaan dengan mensyaratkan spesifikasi teknis khusus, kriteria penghargaan, dan klausul kontrak khusus. Perlu dicatat bahwa keberlanjutan diperlakukan hanya sebagai prinsip, dan tidak ada kewajiban umum pada otoritas kontraktor untuk memasukkan masalah yang terkait dengannya (Solbach, T., 2018).

Award criteria: 

"the most economically advantageous tender, which may be the lowest price or the lowest cost"

Assessment factors:  

"quality, sustainability, social aspects, environmental aspects, innovation, functional features, aesthetic features, operating costs, delivery chart (time), the cost-effectiveness ratio"

Pengadaan terpusat dilakukan di tingkat federal oleh Kantor Pengadaan Federal Kementerian Dalam Negeri (BeschA - Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Inneren) dan oleh Kantor Federal Bundeswehr Equipment, Information, Technology and In- Service Support (BAAINB).

Perhatian khusus diberikan pada profesionalisasi pembeli, mengambil langkah- langkah untuk meningkatkan pelatihan mereka, beberapa universitas memiliki program master yang didedikasikan untuk Universitas Munich, Akademi Federal Administrasi Publik dan beberapa akademi di tingkat regional (Solbach, T., 2018).

Mengingat Jerman mematuhi Arahan UE, dalam hal prosedur memulai, mengevaluasi tender, memberikan tender dan mengajukan keluhan dijabarkan sebagai berikut:

1. Inisiasi prosedur di atas ambang batas UE dipublikasikan di Jurnal Resmi UE (OJEU)
2. Aturan pemberian kontrak adalah prosedur terbuka (open bid) atau prosedur terbatas dimana jumlah peserta tender minimal lima (penawaran terbatas)
3. Kontrak kerangka kerja dapat diselesaikan dengan satu atau lebih penawar, dalam kasus kedua kompetisi akan dilanjutkan sebelum pemberian kontrak berikutnya
4. Otoritas kontraktor berkewajiban untuk membagi objek prosedur ke dalam batch dan dapat membatasi jumlah batch yang disebabkan oleh kontraktor yang sama.
5. Otoritas kontraktor memiliki hak untuk memilih apakah akan menerima tender alternatif atau tidak
6. Kriteria penghargaan dan faktor penilaian harus disebutkan dalam dokumentasi pemberian dan tidak dapat diubah selama prosedur atau setelahnya
7. Otoritas kontraktor melalui anggota panitia evaluasi tender harus independen, netral dan tidak memihak
8. Konflik kepentingan berlaku dan memiliki kasus pengecualian yang sama dari prosedur penghargaan anggota komite evaluasi atau peserta tender
9. Dua peserta tender yang memiliki hubungan antara mereka yang tergabung dalam perusahaan induk yang sama atau milik satu sama lain tidak dapat mengajukan dua tender yang terpisah atau tender yang terpisah dan tender dalam asosiasi karena dianggap sebagai perilaku non-kompetitif
10. Penawar yang tendernya dinyatakan tidak berhasil harus diberitahukan oleh pihak yang berwenang tentang nama pemenang tender, alasan pemilihannya (kelebihan tender yang menang dibandingkan tender yang gagal). Kontrak tidak dapat diselesaikan sampai masa tunggu 10 hari kalender telah berlalu sejak tanggal diterimanya pemberitahuan yang disebutkan di atas.
11. Untuk tender yang memiliki harga yang luar biasa rendah, otoritas kontraktor harus meminta klarifikasi dari tenderer, tetapi di Jerman tender tersebut dianggap tender yang memiliki harga 10-20% lebih rendah dari tender kedua.
12. Pengaduan diajukan dalam sistem dua tingkat: di tingkat pertama ada lembaga dengan kekuasaan administratif-yurisdiksi seperti Kamar Peninjau Federal untuk prosedur pengadaan (FRC) di Jerman, dan pengadilan banding berada di tingkat kedua. Di Jerman, banding yang diajukan ke FRC akan diselesaikan dalam jangka waktu 2 hingga 4 bulan dan di pengadilan banding dalam jangka waktu 2 sampai 6 bulan
13. Prosedur baru tidak perlu dimulai jika pemenang tender diambil alih atau bergabung dengan perusahaan lain, jika sifat kontrak tidak berubah, jika produk tambahan yang dianggap dibeli membuat nilai kontrak menjadi berada di atas ambang batas UE
14. Produk / layanan / karya tambahan dapat dibeli dengan membuat adendum hingga 10% untuk produk / layanan dari nilai awal kontrak dan tidak lebih dari 15% untuk pekerjaan.

Kesimpulan:

Kebijakan sistem PBJ disana sangat jauh berbeda dari yang kita anut, namun Hasil tidak pernah menghianati Proses, berikut bukti nyata yang saya liput  langsung dikota Berlin tahun 2019.

Spreebogenpark-Bundestag (Taman Spreebogen-Parlemen Federal) : Fasilitas umum ini Air Sungainya tak berbau, tak ada sampah baik di dalam air maupun di darat, nyaman dilengkapi toilet, kastin, jalan dan bangunan sipilnya sangat terawat dan terpelihara (Berlin, 5 Juli 2019). 

Omnibusbahnhof (stasiun Bus) Berlin : Terminal (versi kita) tidak ada calo, bangunan sipilnya rapih dan terawat, memesan cukup via hp dan tunjukin tiket online, lengkap dengan fasilitas penyandang disabilitas dan ibu menyusui (Berlin, 7 Juli 2019).

Reference:

Ionel PREDA, "Comparative Analysis of the Characteristics of Public Procurement Systems in Germany, France and Romania"