Komisi V DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan agenda: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 s.d. Agustus 2021; 2. Membahas Alokasi Anggaran menurut fungsi dan program masing-masing Unit Eselon I K/L Unit Eselon I Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2022. Rabu, 01 September 2021.
Media ini mengulas Kebijakan Pengadaan Indonesia & Dunia (UNCITRAL, WTO & European Union) serta Lembaga Pembiayaan Dunia (WB, ADB, IsDB). Pendekatannya melalui teori Kebijakan Publik terkait Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres/16/2018 seperti pada gambar atas) sehingga menarik untuk dibaca para Investor Asing, Pengamat, Akademisi, Rantai Pasok, dan pastinya bagi Pelaku Pengadaan Indonesia.
Layanan Konsultasi.
Kami dapat memberikan JASA Nasehat Kebijakan terhadap Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Perencanaan - Persiapan - Pelaksanaan - Kontrak); dan Pemenangan Tender. Kami juga membantu membuat Kebijakan Perusahaan (Dokumen Tender & Peraturan Direksi terkait Pengadaan). Hubungi bonatua.766hi@gmail.com
Translate
SEKILAS PANDANG
CARI DI BLOG INI
01 September 2021
Komisi V DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Konstruksi
apabila tidak bisa dibuka, silahkan di klik link berikut https://www.youtube.com/watch?v=lFrUdvuhURk
Beberapa Anggota Dewan yang terhormat masih fokus pada penggiringan Opini "Harga Terendah sebanding dengan Kualitas kerja Buruk". Sebelum membahas opini itu saya rasa kita kembalikan kepada Fakta bahwa "Dulu-dulu Kontraktor menawar hampir 100% namun banyak juga jalan cepat rusak, jembatan ambruk, gedung rubuh bahkan pekerjaan mangkrak", sampai disini jelas Penggiringan Persepsi terhadap Harga Rendah berbanding lurus dengan rendahnya Kualitas pekerjaan.
Mari kita berandai-andai apabila ada pekerjaan Pembuatan Saluran
Penulis adalah Doktor & Magister Kebijakan Publik serta mengikuti Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB). Selain aktif meneliti tentang Pengadaan Publik juga berprofesi sebagai Konsultan Ahli Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta aktif di beberapa Organisasi Masyarakat maupun Komunitas Profesional.