PMPUPR 06/2021 : SBU TERBARU DAN KAJIANNYA TERHADAP ATURAN LAIN

 

    Dalam rangka pelaksanaan UU Cipta Kerja, maka pada tanggal 31 Maret 2021, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT mengeluarkan PERATURAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT (disingkat PM 06/2021).

Peraturan terbaru ini sangat penting kita ketahui dan pahami mengingat:

1. Keperluan Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh PPK/KPA/PA
2. Penyusunan Dokumen Pemilihan oleh POKJA/PEJABAT PENGADAAN
3. Penyedia yang akan mempersiapkan target Pemasaran
4. Asosiasi Badan Usaha 

Beberapa hal yang cukup menarik dari kebijakan terbaru ini adalah:

1. Terjadi penyesuaian dengan KBLI.
2. Berubahnya Klasifikasi/Sub Klasifikasi beserta ruang lingkupnya.
3. Telah mengakomodir SBU Usaha Perorangan meskipun jumlahnya sangat sedikit.
4. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dan Profesi (LSP/LSBU) memiliki SBU juga.
5. Terdapatnya pasal 3 yang berbunyi "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan produk dalam Penyelenggaran Perizinan Berusaha sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. 

• Untuk pembahasan angka 1 s/d 3 telah saya rangkum pada tabel (gambar) dibagian bawah.
• Untuk poin 3, kira-kira SBU LSP/LSBU yang bikin siapa ya? apakah Asosiasi sementara disisi lain Asosiasi berada dalam supervisi LSP/LSBU. Lantas SBU-nya Asosiasi Apa dan Usahanya diatur oleh Kebijakan mana. Jangan sampai terjadi pertukaran kepentingan antara LSP/LSBU dengan Asosiasi.
• Untuk pembahasan angka 5, maka ini perlu hati-hati karena diperlukan kajian mendalam apakah materi yang diatur pada peraturan menteri yang lama bertentangan dengan PM 06/2021. Berdasarkan sepengetahuan penulis maka kebijakan yang mengatur ataupun terkait standar SBU diatas adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  nomor 19 tahun 2014 tentang  Perubahan Permen PUPR nomor 08 tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (PM 19/2014)
2. Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (PM 14/2020)
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia (PM 25/2020)
4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2021tentang Tata Cara Pengajuan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha(LSBU), Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Sertifikasi BadanUsaha (SE 10/21).....Update 06/11/21 : kebijakan ini telah dicabut oleh SE 21/21.
5. Surat Edaran  Direktorat Jenderal Bina Jasa Konstruksi nomor 04.2_SE_KD_2021_Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha Pada Masa Transisi. (SE DJBK 04/2021) Update 06/11/21 : kebijakan ini telah dicabut oleh SE 21/21.
6. Update 06/11/21, Masa Transisi telah dicabut dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang berlaku pertanggal 06 November 2021. 

Catt:

Untuk melihat lebih detail aturan tersebut dapat dilihat dengan meng-klik tulisan masing-masing kebijakan

Dari perbandingan memakai metode "apple to apple", sepertinya PM 19/2014 dan SE DJBK 04/2021 jelas bertentangan sehingga harus mengalah ikut PM 06/2021. Lantas bagaimana nasib SBU yang masih mengikuti aturan tersebut mengingat aturan baru PM 06/2021 telah berlaku pertanggal 01 April 2021, tentunya akan masalah ini kita berharap ada kejelasan lebih lanjut dari Pihak KemenPUPR.

     Pada PM 14/2020 dan PM 25/2021, khususnya pada lampiran mereka yaitu pada BAB LDK dan Tata Cara Evaluasi Kualifikasi masihlah mempersyaratkan IUJK dan SBU. Terkait IUJK mungkin sudah final sebagaimana yang telah dibahas pada artikel saya terdahulu berjudul IUJK RESMI DIHENTIKAN & SBU BERUBAH. Namun untuk isian Standar SBU dan Ruang Lingkup pekerjaan, sangat banyak menyisakan pertanyaan antara lain: 

1. Pelaku PBJ akan mengacu kemana mengingat saat ini SBU yang ada masih mengacu ke PM 19/2014. Mungkin saja masih dipakai keduanya tapi tentunya harus ada dasar hukumnya. 
2. Apakah akan terjadi Konversi lagi atau masih tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.
3. SBU yang dalam proses pengurusan bagaimana, apakah bisa langsung mengikuti PM 06/2021.

Untuk jawaban pertanyaan diatas kita berharap kebijakan baru dari Regulator segera dikeluarkan agar tidak membingungkan masyarakat.

UPDATE: 10/08/2022

Telah terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 08 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. Penting : Peraturan baru ini tidak ada menjelaskan statusnya apakah mencabut aturan sebelumnya, dengan begitu semuanya dinyatakan masih berlaku.

Tabel Matrix SBU berdasarkan PM 06/2021:

Sekian, matrix ini adalah hasil saduran sendiri, mohon pembaca bijak dengan langsung check-recheck ke sumber aslinya. Thanks